Istana Akui belum Optimal Tuntaskan Kasus Korupsi

Partai Demokrat menilai hasil survei LSI menjadi masukan bagi pemerintahan Yudhoyono.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) baru saja merilis hasil survei mengenai penegakan hukum oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hasilnya penilaian publik terhadap pemerintah Yudhoyono dalam memberantas korupsi semakin turun hingga mencapai 44%.

Istana mengakui belum optimalnya penuntasan kasus korupsi karena kasus korupsi warisan masa lalu belum terselesaikan dengan baik. Meski demikian, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menegaskan pemerintahan SBY-Boediono akan terus berupaya menuntaskannya.

Julian mengemukakan itu di Jakarta, kemarin, menanggapi hasil survei LSI mengenai persepsi publik terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang terus merosot dalam tiga tahun terakhir.
Survei yang dilakukan pada Desember 2011 itu menunjukkan kepercayaan publik turun menjadi 44% jika dibandingkan dengan bulan yang sama 2010, yakni 52%. Pada Desember 2008 keyakinan itu mencapai 77%, sedangkan Desember 2009 tercatat 59%.
"Memang harus diakui banyak hal yang mesti diperbaiki, khususnya di dalam penegakan hukum. Kita tahu sekarang justice sector reform sedang digalakkan," kata Julian.

Hasil survei LSI itu juga menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi berada di urutan keempat terkait dengan opini masyarakat mengenai seberapa bersih lembaga pemerintah dari korupsi. LSI mencatat lembaga pemerintah yang dinilai paling bersih dari korupsi ialah TNI (57,2%), kepresidenan (51%), Polri (39,3%), KPK (38,5%), dan Bank Indonesia (38,2%).

Masukan
Saat menanggapi hasil survei LSI itu, Partai Demokrat menilai hal tersebut sebagai masukan bagi pemerintahan Yudhoyono. Ketua DPP Partai Demokrat Benny Harman meminta agar aparat penegak hukum bekerja tidak melihat hasil survei LSI itu.
"Itu masukan bagi pemerintahan SBY. Namun, penegak hukum harus bekerja menegakkan aturan hukum dan bekerja menurut hukum, bukan persepsi. Temuan LSI itu masukan. Itu kan persepsi. Penegak hukum jangan terjebak dengan persepsi. Biarkan persepsi itu menjadi refleksi, masukan," kata Benny saat ditemui di Gedung DPR, kemarin.

Menurut Ketua Komisi III DPR itu, apa yang dilakukan Presiden Yudhoyono sudah sesuai dengan membiarkan lembaga penegak hukum bekerja menurut hukum tanpa melakukan intervensi. Karena itu, hasil survei tersebut tidak akan menurunkan popularitas SBY sebagai pemimpin negara. "Persepsi ini menjadi vitamin B kompleks. Bagi kita, ini masukan dan energi baru," ujarnya.

Memasuki tahun yang baru ini, Benny berharap agar penegakan hukum dilanjutkan kembali tanpa pandang bulu. Masih banyak kasus hukum yang menanti untuk dituntaskan, khususnya di bidang korupsi, dengan membangun sistem pencegahan dan mengambil langkah represif terhadap kasus korupsi.
"Mengambil langkah represif terhadap kasus tipikor yang membawa efek pencegahan sistemis di setiap lembaga negara. Kita minta kepolisian supaya lebih ditingkatkan lagi dan lebih penting Kapolri harus lakukan reformasi sungguh-sungguh," tandasnya.(*/X-4)

Akhmad Mustain, mustain@mediaindonesia.com

Article source: Media Indonesia